Pertimbangan yang terkadang diajukan adalah apakah perempuan muda dalam konteks Muslim berhak atas persamaan hak. Apakah budaya dan agama mereka bertentangan dengan perempuan yang memiliki hak yang sama? Untuk menjawab ini, mari kita akui fakta bahwa hampir semua negara dengan mayoritas Muslim telah menandatangani perjanjian internasional yang memajukan hak-hak perempuan.
Ini termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Deklarasi Beijing dan Platform Aksi, dan perjanjian relevan lainnya. Pada kesempatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (25 November 2007), Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: “Peringatan hari ini berfungsi sebagai pengingat kepada seluruh komunitas internasional resolusi Sidang Umum PBB tahun 1999 54/134, yang memotivasi kebutuhan untuk meningkatkan status perempuan. Penghormatan dan penegakan hak-hak perempuan dalam Islam diabadikan dalam prinsip-prinsip yang paling berharga karena Islam mengakui agama, sosial, ekonomi , hak hukum dan politik perempuan. Sayangnya, sebagian besar perempuan di sebagian besar masyarakat, khususnya di negara berkembang dan kurang berkembang, terus menghadapi diskriminasi dan menderita ketidakadilan sosial, dan kekerasan. ”
Komitmen publik dari Negara-negara dengan mayoritas Muslim secara eksplisit bertentangan dengan stereotip perempuan Muslim sebagai korban budaya dan agama mereka yang tidak memiliki pilihan dan bersuara. Stereotipe yang tidak berdasar ini justru menjadi merusak ketika dilembagakan dalam kebijakan dan hukum, misalnya ketika perempuan minoritas Muslim tidak diberi hak yang sama sebagai warga negara, atas dasar budaya dan agama yang mereka anggap.
Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2006, Studi mendalam tentang semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, mencatat bahwa “kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada budaya, wilayah atau negara tertentu, atau pada kelompok perempuan tertentu dalam masyarakat”. Hal ini disoroti ketika laporan tersebut dipresentasikan kepada Komite Ketiga Majelis Umum, mencatat bahwa setidaknya satu dari tiga perempuan menjadi sasaran kekerasan di beberapa titik dalam hidupnya. Memang, kekerasan dan diskriminasi berbasis gender adalah masalah global, bukan hanya masalah Muslim.
Sayangnya, pada titik bersejarah ini, hak perempuan atas kesetaraan gender sedang ditantang baik dalam konteks Muslim maupun non-Muslim, dengan munculnya agenda politik ekstremis modern, yang biasa disebut “fundamentalisme” agama. Secara oportunis menggunakan agama untuk menyamarkan agenda politik, para ekstremis ini berusaha untuk melemahkan perempuan dengan cara membangun konstituen tertutup. Pada saat yang sama, agenda fundamentalis memperkuat patriarki yang ada yang juga melemahkan perempuan. Wanita yang menolak pemaksaan yang menyatu ini dikutuk, dikucilkan, diancam, dilecehkan dan tidak manusiawi, dengan budaya dan agama yang digunakan untuk memaafkan kekerasan sistemik yang menimpanya.
Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan oleh WEMC dan Dana Pembangunan PBB untuk Wanita (UNIFEM), saat ini sangat penting untuk menolak penggunaan budaya dan agama sebagai alat untuk melegitimasi ketidakberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari upaya ini, UNIFEM mengadakan kampanye besar-besaran bertema “Say No to Violence” dan WEMC memperingati Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Internasional, dengan tema “Tidak ada alasan untuk kekerasan terhadap perempuan”. Kampanye-kampanye ini berusaha untuk mengumpulkan opini publik tentang strategi untuk memobilisasi negara, masyarakat dan komunitas internasional untuk menolak pembenaran budaya atas kekerasan terhadap perempuan.
Oleh karena itu, dalam konteks ini, sangatlah penting untuk memastikan bahwa para pembela hak-hak perempuan dan perempuan yang menuntut hak mereka tidak dibungkam. Pembungkaman seperti itu akan membuat klaim palsu yang dapat diterima bahwa hak-hak perempuan dan kesetaraan gender adalah asing dan tidak sah dalam konteks Muslim dan akan membenarkan penggunaan kekerasan sebagai mekanisme kontrol atas perempuan. Lebih penting dari sebelumnya untuk memperkuat suara perempuan dan memberikan dukungan pada strategi nasional mereka untuk pemberdayaan individu dan kolektif dengan cara yang akan mendorong demokratisasi dari dalam ke luar. Ini akan mempromosikan hak atas kesetaraan gender sebagai hak yang tidak dapat dicabut dari 600 juta perempuan yang merupakan setengah dari Muslim di dunia.
Sumber: PBB